PRASYARAT PEMBANGUNAN SOSIAL
Oleh: Purwowibowo
Pembangunan sosial harus diimplementasikan, namun banyak perbedaan pemikiran mengenai proses pembangunan sosial untuk dapat dilaksanakan. Meskipun sangat sulit untuk menyusun pembangunan sosial sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan proses yang menghasilkan suatu bentuk perubahan atau perkembangan dari sesuatu keadaan. Namun, pembangunan sosial dapat dibahas secara teoritis, yakni pembangunan sosial yang dianggap sebagai suatu proses.
Pembangunan sosial dapat menimbulkan banyak wujud, penjelasan dan teori normatif yang para pakar ilmu sosial membahas dari berbagai aspek yang berbeda mengenai proses pembangunan sosial.
Salah satu perdebatan yang menarik adalah mengenai kondisi sebelumnya yang diperlukan guna memulai adanya proses pembangunan sosial tersebut. Ketika beberapa penulis menjelaskan bahwa pembangunan sosial akan hanya dapat terjadi jika persyaratan pokok akan ditemukan, dan yang lainnya saling berselisih.
Perdebatan lainnya membahas tentang langkah dari proses pembangunan sosial. Ketika para pembela pembangunan sosial yakin bahwa pembangunan sosial meliputi suatu perubahan menuju kemajuan, beberapa kritik terkadang bersifat skeptis, yakin bahwa kondisi yang lebih memburuk akan terjadi di abad ke-21.
Kebutuhan akan intervensi mengenai proses pembangunan sosial menjadi perdebatan yang sangat menarik. Para pembela pembangunan sosial yakin bahwa peningkatan kesejahteraan sosial akan terjadi jikalau ada intervensi secara aktif oleh pemerintah dan lembaga lainnya, yang para ilmuwan sosial menuntut bahwa sesungguhnya intervensi akan berpengaruh negatif kepada masyarakat. Akhirnya, pemikiran mengenai proses pembangunan sosial, meliputi berbagai hal untuk mewujudkan tujuan pembangunan sosial sering kali mendapatkan tantangan yang besar. Meskipun ada perbedaan di dalam strategi pembangunan sosial dapat dirumuskan, kesemuanya merupakan gambaran tentang konsepsi ideologis yang dalam yang dibutuhkan untuk dianalisis. Untungnya, pembahasan mengenai pendekatan yang berbeda akan dikemukakan dan dianalisis secara mendalam ke dalam proses pembangunan sosial.
Prayarat Pembangunan Sosial
Gagasan mengenai pembangunan sosial sebagai suatu proses juga memaksa dilakukan perdebatan teoritis tentang bagaimana proses tersebut dapat dimulai.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, para penganjur pembangunan sosial tidak hanya yakin bahwa pembangunan sosial akan muncul secara alamiah, tetapi pembangunan sosial memerlukan intervensi pemerintah dan berbagai lembaga lain.
Selain itu para pembela pendektan intervensi, beberapa sarjana menuntut adanya prasyarat umum yang harus dipenuhi sebelum proses pembangunan sosial itu dimulai dengan sukses.
Satu keinginan tersebut adalah pembangunan sosial akan dapat muncul atau terjadi jika persyaratan yang merintangi pembangunan sosial dapat dialihkan. Sebagaimana telah dijelaskan di depan, pemikiran tentang kondisi prasyarat harus dapat dirubah, jika proses pembangunan sosial akan dilaksanakan secara efektif dan masuk ke dalam teori modernisasi. Para pakar modernisasi seperti Ragnar Nurkse (1953) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat terwujud jika diperkenalkan secara radikal agar dapat membantu masyarakat dapat memutus lingkaran kemiskinan mereka sendiri.
Pakar lainnya menekankan adalah pemindahan kritik mengenai budaya tradisional yang diyakini sebagai perintang proses kemajuan. Sungguhpun demikian, sebagaimana diungkapkan Raymond Apthorpe (1970) memfokuskan pemikiran pembangunan sosial di tahun 1950- an dan tahun 1960-an yang menitik beratkan pada kemajuan yang bersifat leher botol (menyempit) dapat dihindarkan.
Persaingan mempertahankan faham tradisional, teori modernisasi menjelaskan bahwa program pendidikan formal dan pemberantasan butahuruf harus diperkenalkan untuk melawan keyakinan dan kepercayaan yang ketinggalan zaman.
Pendidikan juga dapat menanamkan sikap kondusif agar dapat menciptakan kreativitas di dalam masyarakat yang kapitalis dinamis. Ketika banyak pemerintahan melakukan perluasan pendidikan, ada sedikit kesengajaan untuk mengkikis nilai-nilai tradisional.
Meskipun kebanyakan termotivasi oleh pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia di masa depan. Serupa dengan alasan tersebut bahwa penggabungan ketrampilan dan pengetahuan merupakan unsur dasar dari pembangunan ekonomi.
Tema tantangan mengenai pembangunan sosial di dalam literatur adalah masalah kependudukan. Sebagaimana gema dari Thomas Malthus dalam Paul Erlich (1969) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan mempengaruhi kesejahteraan manusia di seluruh dunia dan lingkungannya. Kecuali pertumbuhan penduduk berjalan tetap, tidak juga berarti bahwa peningkatan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Sebagaimana di dalam Konferensi Kependudukan Dunia pada tahun 1994, perhatian khusus terhadap pertumbuhan penduduk dan mengendalikan kependudukan merupakan hal yang sangat penting sekarang ini.
Para ahli pembangunan juga menghadapi masalah dengan adanya tingkat migrasi dari desa ke kota yang akan juga menekan kemajuan mengenai perubahan sosial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa daerah perkotaan di banyak negara pertumbuhan penduduknya sangat cepat.
Beberapa pakar mengatakan bahwa peningkatan perpindahan penduduk akan memerlukan lapangan kerja. Untuk menghadapi masalah yang demikian, beberapa ahli ekonomi seperti Paul Bairoch untuk membatasi jumlah migrasi.
Dalam penelitiannya (1973), dia bekerja di kantor ILO, menemukan bahwa diperlukan perluasan di bidang pertanian, menciptakan layanan sosial di masyarakat perdesaan, membantu mendirikan sekolah untuk meningkatkan ketrampilan yang diperlukan di sektor pertanian, sehingga dapat mengendalikan perpindahan penduduk dari desa menuju kota.
Serupa dengan kebijakan kependudukan, pengendalian migrasi merupakan upaya lain untuk meningkatkan pembangunan sosial dengan jalan memindahkan penciptaan pekerjaan di masyarakat pedesaan.
Walaupun ada juga yang mempunyai sikap anti terhadap kebijakan mengenai migrasi, karena migrasi hanya mempunyai dampak kecil yang berupaya untuk membatasi migrasi akan menjadi bencana. Negara seperti Cina dan Afrika Selatan menggunakan cara kasar untuk menghukum para migran yang memasuki kota tanpa surat ijin tinggal yang syah, namun tidak mampu menghentikan persoalan migrasi. Para pakar di bidang sosial menghargai mereka yang melakukan migrasi. Sungguh suatu kenyataan bahwa beberapa migran menjadi pelaku ekonomi yang handal, dia mampu menjadi pengusaha potensial dengan berpindah ke kota sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka.
Selain dalam kenyataannya di kota hanya sedikit kesempatan kerja, mereka datang ke kota dan bagaimanapun mereka dapat menciptakan pekerjaannya sendiri. Sebagaimana Otto Koenigsberger (1976) menjelaskan bahwa sumbangan dinamika migran adalah dapat menghidupkan ekonomi perkotaan dan memajukan pembangunan ekonomi.
Sekarang ini, sebagimana perubahan sosial telah mempengaruhi banyak masyarakat tradisional, perhatian untuk menghilangan hambatan tradisional dalam pembangunan sosial mengalami sedikit peningkatan. Walaupun, banyak hal yang bisa dipelajari mengenai intervensi pemerintah adalah menghilangkan hambatan dalam kemajuan sosial.
Mark Lusk (1992) menjelaskan bahwa pemerintah pertama kali harus menghindari hambatan dari pembangunan sosial. Tulisan khusus mengenai Amerika Latin, mengemukakan bahwa hambatan birokrasi yang tidak efisien, aturan yang rumit, dan regulasi yang banyak, politikus yang korup menghambat upaya pembangunan sosial.
Jika pembangunan sosial dapat mencapai sukses, maka pengendalian pemerintah harus dilakukan untuk tujuan yang diinginkan. Kritik serupa juga dilakukan oleh Hernando de Soto’s (1989) yang menulis buku ”jalan lain” dengan menyerang faham merkantilis tradisional di Amerika Latin untuk menghilangkan rintangan pembangunan.
Alasan yang lainnya yang menganggap bahwa kapitalisme akan menghambat pembangunan sosial yang telah dikenal tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Penulis seperti Gunnar Myrdal (1970) dan penulis lainnya, yakin bahwa ketidak samaan merupakan hambatan yang besar dari perubahan.
Mereka menuntut bahwa sistem kepemilikan tanah secara feodal menghalangi proses produksi dan pertumbuhan ekonomi, yang meminggirkan peran wanita dan suku minoritas dalam berpartisipasi di dalam pembangunan, juga perbudakan, menghalangi penggunaan tenaga kerja secara efektif.
Selain itu, mereka juga menyalahkan adanya konsentrasi kekuasaan dan kekayaan berada di sedikit orang dengan mengabaikan struktur dan melakukan penindasan terhadap struktur sosial yang berlawanan dengan kemajuan sosial.
Mereka juga berkeinginan untuk menerima strategi kesamaan pembangunan untuk menentang dengan keras eksploitasi, penumpukan kekayaan dan penindasan dengan menghalangi kemajuan perubahan sosial.
Satu kelompok lainnya, yang membahas mengenai persyaratan untuk keberhasilan pembangunan sosial menjelaskan bahwaaa perubahan hanya akan terjadi jika dimulai melalui suatu bentuk wahyu. Mereka pada umumnya menekankan adanya keinginan untuk revolusi sehingga dapat melakukan perusakan terhadap keberadaan sistem sosial.
Pada waktu Jean –Jacques Rousseau di abad ke-19, menyarankan bahwa pandangan mengenai wahyu menuntut adanya arti yang jelas akan dapat terjadi dan hal tersebut akan merusak sistem sosial. Rousseau membela bahwa dibutuhkan kontrak sosial baru untuk melawan rejim lama.
Selain itu juga diperlukan pemaksaan di masyarakat baru. Sebagaimana Robert Nisbet (1980) mencatat bahwa Rousseau memutuskan untuk menggunakaan kekerasan untuk menjamin agar semua hal dalam posisi yang sama dan bebas di bawah kesepakatan umum.
Sebagaimana dia catat bahwa tidak ada yang bebas dari tekanan. Tidak menjadi suatu kekaguman bahwa pemikiran Rousseau karena sesungguhnya pemikirannya diilhami dari pemimpin parti Jacobin, dan revolusioner radikal seperti Francis Babeuf dan pengikutnya selama terjadinya revolusi Perancis.
Sikap mengenai pemikiran Marxis perlu dikemukakan di sini, dan khususnya kepada Lenin, Trotsky, dan Mao. Tetapi hal itu tidak hanya merupakan perwujudan dari pemikiran Marxis. Sebagai contoh, filosof dari Perancis, George Sorel, yang telah dijelaskan di depan mengenai penentangannya terhadap pemikiran tentang kemajuan, dengan menggunakan kekerasan sebagai persyaratan bagi perubahan secara penuh.
Pemikiran demikian dapat juga ditemukan di pemikiran pembangunan, khususnya di dalam para pemikir ketergantungan seperti Andre Gunder Frank (1969) yang yakin mengenai semua upaya peningkatan kondisi ekonomi dan sosial di negara berkembang akan menjadi bencana kecuali sistem kapitalistik diganti dengan tindakan revolusi. Keyakinan tersebut dikemukakan oleh banyak penulis radikal yang mempertanyakan pembangunan yang sedang berlangsung.
Jember, 30 - 09 – 2021
0 Comments