ANAK ‘BODONG’

ANAK ‘BODONG’

Oleh: Purwowibowo

BODONG

Istilah ‘bodong’  berasal dari bahasa Jawa, artinya menunjuk seorang anak dengan kondisi tali pusar-nya menyembul atau bujal. Di desa jaman dulu, anak demikian, dipanggil bodong. Istilah ‘bodong’ telah berkembang luas menjadi bahasa populer dan banyak digunakan di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, bodong bukan hanya digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan anak ‘bodong’ sebenarnya, tetapi menjadi istilah populer dan sudah dipahami masyarakat.

Bodong, diartikan sebagai suatu kondisi, keadaan yang tidak disertai dengan surat atau kelengkapan administrasi. Hal ini, bisa dilihat dari penggunaan istilah ‘bodong’ ini. Bodong digunakan untuk menunjuk  pada suatu kendaraan, berupa mobil atau sepeda motor, dan bahkan barang lain yang tidak dilengkapi dengan surat resmi yang dikeluarkan pihak berwenang.

Misalnya, mobil, motor, dan investasi bodong. Surat kendaraan yang berupa STNK dan butki pajaknya tidak ada, atau sudah tidak berlaku, kadaluarsa. Sedangkan investasi bodong adalah investasi dengan diiming-imingi keuntungan besar, tetapi bodong, hanya tipu-tipuan.

Kendaraan bodong, tidak akan dibawa pemiliknya ke luar kota atau memasuki kota karena jika kena tilang, kendaraan tidak bisa dibawa pulang. Di samsat, kendaraan bodong sangat banyak dan tidak diurus lagi kelengkapan suratnya.

Kendaraan demikian banyak ditemukan dan digunakan di wilayah perdesaan karena terhindar dari razia polisi. Kendaraan itu, aman digunakan di perdesaan karena jarang ada razia dilakukan sampai di desa yang jauh dari kota. Kalau toh kena razia, pemiliknya membiarkan dan tidak akan diurusi surat kelengkapannya.

Kendaraan bodong, bukan hanya tidak memiliki hak melainkan juga mengabaikan kewajiban. Misalnya, kewajiban membayar pajak tahunan, sehingga tidak boleh melewati jalan. Asuransi jasa raharja tidak juga dibayarkan. Oleh karena itu, manakala terjadi kecelakaan lalu lintas, korbanya tidak berhak mendapatkan perlindungan sosial, berupa asuransi jasaraharja.

Pada umumnya, kendaraan bodong, mati surat-suratnya, sudah berlangsung lama, bisa beberapa tahun hingga puluhan tahun. Kalau ini terjadi, maka pemiliknya harus mengeluarkan ongkos atau biaya mahal dalam pengurusan suratnya. Padahal, harga kendaraan bodong tanpa surat sangat murah dan terkadang tidak laku dijual. Dengan tidak sebanding dengan harga jualnya, maka pemilik rata-rata enggan mengurus surat kelengkapannya.

ANAK BODONG

Anak ‘bodong’, dalam hal ini saya gunakan untuk merujuk anak yang tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan. Salah satunya, surat keterangan lahir atau akte kelahiran. Sekarang ini, anak bodong masih banyak dan berada di desa-desa. Mereka tidak dilengkapi bukti diri, yakni akte kelahiran.

Di Jember, khususnya, anak bodong ini masih banyak ditemukan. Baik di pinggiran wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah mereka tidak sedikit. Kondisinya sangat memprihatinkan, terkait dengan masa depan mereka.

Penyebabnya, adalah perkawinan sirih. Suami dan isteri yang kawin siri, secara agama syah. Namun, perkawinan mereka terkadang tidak didaftarkan di KUA, sehingga surat nikahnya, tidak terbit. Model kawin siri atau menikah siri, akibatnya banyak dan panjang.

Pertama, laki-laki dan perempuan yang nikah siri, menganggap pernikahannya syah menurut agama. Padahal belum syah menurut administrasi pemerintahan. Mereka, kemudian tidak mempedulikan keberadaan surat nikah.

Kedua, tatkala menikah siri, tidak dilengkapi surat nikah, pasangan suami isteri ini Surat Tanda Penduduk (KTP)-nya masih remaja atau belum menikah. Dengan tidak ada surat nikah, mereka tidak dapat mengurus Kartu Keluarga (KK).

Ketiga, tanpa surat nikah dan KK, manakala anaknya lahir tidak bisa diuruskan akte kelahirannya. Inilah, yang menjadi penyebab anak tidak beridentitas atau ‘anak bodong’. Mereka, menganggap bahwa, surat nikah, KK, dan akte kelahiran tidak penting.

PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak bodong, sama dengan menelantarkan masa depan anak. Hal tersebut terkait dengan keberadaan anak bodong yang tidak akan mendapatkan hak-hak sosialnya. Diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, banyak hak sosial lainnya tidak akan terpenuhi.

Mentelantarkan anak, bukan berarti tidak memberikan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Tidak menguruskan akte kelahiran bagi anak merupakan bentuk kedhaliman atau penelantaraan anak tingkat berat.

Sebagai contoh, sekolah di TK, sekarang memerlukan akte kelahiran. Bilamana anak tidak mempunyai akte, mereka tidak bisa sekolah di TK tersebut. Demikian pula, semua SD, muridnya harus menyerahkan akte sebagai bukti syah dari anak. SD akan menolak, manakala, murid yang mendaftar sebagai murid baru, tidak mempunyai akte, atau anak bodong.

Beberapa anak bodong, memilih tidak sekolah. Sebagian lain mondok, ala desa. Pondoknya tidak meminta akte, asal anak mau mondok maka akan diterima sebagai santrinya. Kalau toh, anak bodong, sekolah di SD, karena belas kasihan guru dan pejabat desa.

Masalah lainnya muncul ketika dia sekolah tidak ada akte kelahiran. Hal ini terkait dengan usaha pemerintah memberikan perlindungan sosial berupa ‘kartu pintar dan ‘kartu sehat’. Namun, anak bodong, tidak akan pernah mendapatkan dan merasakannya karena mereka tidak pernah terdaftar di dalam kedua program tersebut

Agar masalah anak bodong tidak berlanjut, maka pertama, perlu diberikan kebijakan tertentu agar anak mendapat akte kelahirannya. Kedua perlu pemahaman kepada masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait bahwa kawin siri harus dilengkapi dengan surat nikah, mengurus KK, dan menguruskan akte anaknya.

Bagi mereka yang masih kawin siri, hendaknya segera mengurus surat nikah, surat keluarga (KK),  agar supaya anaknya yang lahir dapat segera diuruskan akte kelahirannya. Akte kelahiran, merupakan identitas utama, yang harus dimiliki setiap anak Indonesia, demi masa depannya. Memberikan atau menguruskan akte kelahirannya berarti memberikan harapan masa depannya, sesuai UU 23/2002. Karena setiap urusan apa saja, mulai dari TK sampai menjadi pegawai, memerlukan akte kelahiran.

Jember, 21 Januari 2020

Purwowibowo